Lintasjambi.co.id.Jakarta.- Presiden Prabowo Subianto resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Pres/2026 tertanggal 30 September 2026 ke Komisi III DPR RI, Nama Kepala BNN, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, muncul sebagai Calon Tunggal Kapolri.
Seperti apa rekam jejaknya di kepolisian..?
- Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.
- Menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003.
- Lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada 2018.
– Karier Awal di Bidang Reserse (Polda Metro Jaya)
- Kanit II Resmob Polda Metro Jaya – Awal karier di dunia reserse.
- Kapolsek Metro Pasar Minggu – Memimpin kepolisian sektor.
- Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan – Menangani satuan reserse kriminal.
- Kanit Jatanras Polda Metro Jaya – Memimpin unit kejahatan dan kekerasan.
- Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota & Jakarta Barat.
Jabatan dan Posisi Strategis selama berdinas di Mabes Polri
- Kanit Resmob Bareskrim Polri.
- Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2011).
- Wadirtipideksus Bareskrim Polri (2020) – Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus.
- Wadirtipidsiber Bareskrim Polri (2020) – Wakil Direktur Tindak Pidana Siber.
– Kepemimpinan di Tingkat Polres (2014–2017)
- Kapolres Majalengka (2014).
- Kapolres Bogor (2015).
- Kapolresta Bogor Kota (2016).
- Kapolres Metro Jakarta Pusat (2017).
Jabatan Tinggi di Polda & BNN
- Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2019) – Menangani kasus besar termasuk kasus Novel Baswedan.
- Wakapolda Metro Jaya (2023) – Pangkat Brigadir Jenderal.
- Kapolda Banten (2024–2025) – Pangkat Inspektur Jenderal.
- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) (2025–2026) – Dilantik Presiden Prabowo pada 25 Agustus 2025.
Capaian Selama Menjabat Kepala BNN
- Menyita 12,3 ton barang bukti narkotika pada 2026.
- Menghentikan nilai ekonomi narkotika sebesar Rp 16,5 triliun.
- Menyita aset TPPU senilai Rp 165 miliar.
Komjen Suyudi Ario Seto berbicara mengenai fenomena ‘no viral no justice’ dalam penanganan laporan masyarakat. Komjen Suyudi ingin mengubah pola tersebut jika dipercaya menjadi Kapolri.
Hal itu disampaikan oleh Komjen Suyudi dalam fit and proper test digelar Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Suyudi mengatakan masyarakat yang membuat laporan polisi harus mendapatkan penanganan dan informasi perkembangan perkara. pada Kamis (01/10/2026).
“Capaian internal harus dibaca bersama pengalaman masyarakat. Pola pengaduan menunjukkan bahwa penyelidikan dan penyidikan, pelayanan, kepastian perkara, integritas, dan penggunaan kewenangan tetap menjadi titik yang harus terus dibenahi,” katanya.
Suyudi mengatakan ada sembilan isu utama yang perlu dibenahi. Di antaranya kecepatan merespons laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan terhadap tempat pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.
Komjen Suyudi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Dia mengagakan Polri bersama Masyarakat bukan hanya sekadar jargon.
“Kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang kuat. Polisi tidak kehilangan wibawa karena ramah; kewibawaan lahir dari komitmen hadir, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang profesional,” tuturnya.
Dia menekankan Polri harus bersama masyarakat. Dia mengatakan pergantian Kapolri bukan untuk memulai kembali dari awal.
“Saya tidak ingin setiap pergantian Kapolri selalu dimaknai sebagai memulai kembali dari nol. Institusi jauh lebih besar daripada figur pemimpinnya. Karena itu, seluruh kebijakan, sistem, dan program terdahulu yang terbukti baik dan bermanfaat bagi masyarakat akan saya lanjutkan,” ujarnya. (**)
