Lintasjambi.co.id.Batang Hari.-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Har, Rahmat Hasrofi, SE.  Pimpin Langsung Rapat Paripurna agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan daerah Revisi Rencana Tata ruang wilayah atau RTRW tahun anggaran 2025-2045, di gelar di gedung DPRD kabupaten Batang hari. Rabu, 11/06/2025
Rapat Paripurna ini di ikuti langsung oleh 25 Anggota dewan dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD ,”Muhammad Hasrofi,” wakil 1 ,”El Frista Nopsiamti,”dan Sekwan,”M.Ali.”
Paripurna dii kuti para unsur Forkopimda dan kepala OPD serta tamu undangan lainya.
Wakil Bupati Batang hari ,”Bakhtiar,”mengatakan Atas nama pemerintah kabupaten Batang hari mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi Partai persatuan pembangunan atas dukunganya ,”ucapnya.
Keberadaan Perda RTRW merupakan Legalitas Bagi Daerah Penyelenggaraan salah satu fungsi yang di gunakan sebagai acuan untuk memanfaatkan ruang wilayah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah,yang tentunya untuk tujuan menjaga keharmonisan Fungsi Lindung dan Budidaya, kita perlu menyegerakan Revisi RTRW yang berlaku saat ini meningat banyak sekali dinamika pembangunan dan kaidah kaidah Hukum yang berkembang saat ini,”ujar Bakhtiar.
Terkai dengan tujuan tersebut implementasinya dalam muatan rencana tata ruang secara lebih rinci dapat didiskusikan pada pada rapat selanjutnya.”ucapnya.
Dan atas nama pemerintah kabupaten Batang hari juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi Partai Demokrat Keadilan Sejahtera atas dukunganya dan masukan terhadap RTRW kabupaten Batang hari tahun 2025-2045, Pemerintah Provinsi jambi telah menyatakan komitmen nya untuk mendampingi penyiapan Raperda ini dan tentunya pemerintah juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari DPRD Batang hari terkait dengan perubahan Fungsi fungsi Ruang, sudah menyesuaikan ketentuan peraturan perundang undangan terbaru dan sudah berkordinasi dengan lintas sektor baik dengan pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat,”pungkasnya. (DA)
