Oleh : Revi Tri Kurniawati (B1B125066) (Mahasiswa Unja Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Lintasjambi.co.id.Jambi.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat perhatian besar sejak diluncurkan. Gagasan dasarnya mudah dipahami: anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perlu memperoleh makanan bergizi agar dapat tumbuh sehat dan menjalani kegiatan belajar dengan lebih baik. Bagi keluarga yang harus mengatur pengeluaran setiap hari, bantuan makanan juga dapat mengurangi sebagian beban rumah tangga. Karena itu, program ini memiliki tujuan sosial yang penting dan layak didukung.
Namun, dukungan terhadap tujuan program tidak berarti seluruh pelaksanaannya harus diterima tanpa kritik. Kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan apakah makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi, sampai kepada penerima yang tepat, aman dikonsumsi, dan memberikan hasil yang dapat diukur. Menurut saya, keberhasilan MBG harus dilihat dari kualitas pelaksanaan dan dampaknya, bukan semata-mata dari luasnya cakupan program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah perlu memandang MBG sebagai investasi pada kualitas sumber daya manusia. Anak yang memperoleh asupan gizi cukup memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh dan belajar. Akan tetapi, makanan gratis tidak otomatis menyelesaikan seluruh masalah gizi. Kondisi kesehatan, pola makan di rumah, sanitasi, akses air bersih, pengetahuan keluarga, serta layanan kesehatan juga memengaruhi status gizi anak. Oleh sebab itu, MBG akan lebih efektif jika berjalan bersama program kesehatan, edukasi gizi, dan perbaikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Tujuan yang baik perlu diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang tertib. Dalam program berskala nasional, pemerintah harus memastikan dapur penyedia makanan memiliki fasilitas yang layak, tenaga yang terlatih, bahan baku yang aman, serta prosedur pengolahan dan distribusi yang jelas. Menu juga perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan penerima, bukan hanya mengejar jumlah porsi. Makanan yang dibagikan seharusnya memiliki kandungan gizi yang memadai, bervariasi, dan sesuai dengan kondisi setempat. Jika kualitas menu tidak terjaga, program berisiko berubah menjadi kegiatan pembagian makanan tanpa dampak gizi yang optimal.
Masalah lain yang perlu diperhatikan ialah keamanan pangan. Makanan untuk puluhan juta orang tidak dapat diperlakukan sebagai urusan dapur biasa. Proses penyimpanan, kebersihan peralatan, suhu makanan, waktu pengiriman, dan kualitas bahan harus diawasi secara konsisten. Kesalahan di satu titik dapat berdampak pada banyak penerima sekaligus. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul keluhan atau kejadian yang merugikan. Pemerintah perlu menerapkan pemeriksaan rutin, pencatatan yang mudah ditelusuri, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan terbuka.
Tantangan berikutnya adalah ketepatan sasaran. Tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama. Ada wilayah yang mempunyai akses pasar dan infrastruktur memadai, tetapi ada pula daerah terpencil yang menghadapi hambatan transportasi, keterbatasan bahan pangan, dan jarak antarpenerima yang jauh. Jika pemerintah menerapkan pola pelaksanaan yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, kualitas layanan dapat berbeda-beda. Program yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan justru berisiko menghasilkan manfaat yang tidak merata apabila daerah dengan kebutuhan paling besar tidak memperoleh dukungan yang sesuai.
Data pemerintah menunjukkan bahwa tantangan cakupan masih perlu diperhatikan. Dalam siaran pers pada 17 September 2026, Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa jumlah penerima manfaat per 31 Agustus 2026 mencapai 56,99 juta orang, atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat. BGN juga menyebutkan bahwa 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima dalam proses penajaman sasaran. Informasi ini menunjukkan bahwa perluasan program tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah jumlah layanan. Pemerintah juga perlu memperbarui data penerima secara berkala dan menjelaskan alasan perubahan sasaran kepada masyarakat.
Penyesuaian sasaran tidak selalu berarti program gagal. Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari evaluasi jika didasarkan pada data yang kuat dan diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Meski demikian, pemerintah perlu menjelaskan kriteria yang digunakan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penerima ditentukan, bagaimana sekolah atau kelompok tertentu dimasukkan maupun dikeluarkan dari daftar, dan bagaimana keluhan dapat disampaikan. Tanpa penjelasan yang memadai, perubahan kebijakan dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik.
Aspek anggaran juga harus mendapat perhatian serius. Dalam laporan yang sama, BGN mencatat realisasi anggaran MBG sebesar Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut memperlihatkan besarnya sumber daya publik yang telah digunakan. Namun, penyerapan anggaran bukan ukuran tunggal keberhasilan. Anggaran yang terserap tinggi belum tentu menghasilkan makanan yang berkualitas, sedangkan penyerapan yang lebih lambat juga perlu ditelaah penyebabnya sebelum dinilai buruk. Pemerintah harus menghubungkan laporan keuangan dengan indikator hasil, seperti mutu makanan, ketepatan distribusi, keamanan pangan, dan perubahan kondisi penerima.
Dalam konteks akuntabilitas, laporan yang hanya berisi jumlah porsi dan total pengeluaran belum cukup. Publik perlu memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai biaya per porsi, komponen pengeluaran, standar kualitas, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut atas temuan. Data tersebut dapat disajikan secara berkala melalui kanal resmi yang mudah diakses. Pengawasan juga sebaiknya melibatkan lembaga pemeriksa, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan tidak bergantung pada laporan dari pelaksana program saja.
Keterbukaan menjadi semakin penting karena program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, pemasok bahan pangan, hingga sekolah dan keluarga. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang perlu dibedakan secara jelas. Jika terjadi masalah, masyarakat harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memperbaiki, dan memberikan penjelasan. Sistem pengaduan yang sederhana juga diperlukan, misalnya melalui kanal daring dan petugas yang dapat dihubungi di sekolah. Aduan perlu ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan kepada pelapor tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.
Di sisi lain, MBG berpotensi memberi manfaat ekonomi bagi daerah jika pengadaan bahan pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha mikro setempat. Pembelian dari produsen lokal dapat membantu memperluas pasar dan membuat perputaran uang lebih terasa di wilayah penerima. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak akan muncul dengan sendirinya. Pemerintah perlu membuat mekanisme pengadaan yang transparan, memberi kesempatan yang adil kepada pemasok kecil, dan memastikan harga pembelian wajar. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru hanya menguntungkan pemasok tertentu atau menciptakan ketergantungan pada segelintir pihak.
Pelibatan pemasok lokal juga perlu mempertimbangkan kapasitas produksi dan standar keamanan serta aspek kehalalan suatu produk. Petani atau UMKM tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar tanpa dukungan perencanaan, pembinaan, dan kepastian pembayaran. Karena itu, pemerintah dapat membantu menghubungkan kebutuhan dapur pelayanan dengan kelompok produsen lokal melalui kontrak yang jelas dan jadwal pembelian yang terukur. Pendekatan ini dapat memperkuat rantai pasok daerah sekaligus mengurangi risiko keterlambatan bahan baku. Namun, tujuan ekonomi tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pendukung tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi penerima manfaat.
Menurut saya, salah satu risiko dalam pelaksanaan MBG adalah terlalu menekankan kecepatan perluasan. Dorongan untuk menjangkau banyak penerima memang dapat dimengerti, tetapi perluasan yang mendahului kesiapan dapur, tenaga, sistem pengawasan, dan distribusi dapat menurunkan mutu layanan. Lebih baik cakupan ditambah secara bertahap dengan standar yang jelas daripada mengejar angka besar tetapi sulit menjamin kualitas. Setiap wilayah seharusnya memenuhi persyaratan minimum sebelum layanan diperluas, lalu dievaluasi secara berkala setelah program berjalan.
Evaluasi juga perlu membedakan antara keluaran dan hasil. Keluaran dapat dihitung melalui jumlah makanan yang disiapkan, jumlah penerima, atau jumlah dapur yang beroperasi. Hasil membutuhkan pengukuran yang lebih mendalam, seperti perubahan kehadiran siswa, kondisi gizi, penerimaan terhadap menu, dan pengurangan beban pengeluaran keluarga. Perubahan status gizi tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat karena dipengaruhi banyak faktor. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan indikator yang realistis, mengumpulkan data dasar sebelum intervensi, dan membandingkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Evaluasi independen juga dapat membantu mengurangi bias dalam penilaian program.
Pemerintah sebaiknya tidak menganggap kritik sebagai penolakan terhadap tujuan MBG. Kritik justru dapat membantu menemukan kelemahan yang tidak terlihat dari laporan administratif. Orang tua dapat memberikan informasi mengenai apakah makanan benar-benar dikonsumsi anak. Sekolah dapat melaporkan ketepatan waktu pengiriman dan kesesuaian menu. Petugas kesehatan dapat membantu menilai aspek gizi dan keamanan pangan. Sementara itu, masyarakat dapat mengawasi proses pengadaan dan penggunaan anggaran. Masukan tersebut perlu diolah menjadi perbaikan nyata, bukan sekadar dikumpulkan untuk memenuhi prosedur. Pada akhirnya, efektivitas MBG bergantung pada keseimbangan antara tujuan sosial, kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggaran. Program ini mempunyai alasan yang kuat untuk dijalankan, terutama karena pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan membuat pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk menjaga mutu pelaksanaan. Transparansi, pengawasan, evaluasi berbasis hasil, serta keterlibatan masyarakat perlu menjadi bagian inti dari program, bukan tambahan setelah masalah muncul.
Saya berpandangan bahwa MBG patut dilanjutkan dengan perbaikan yang terukur. Pemerintah perlu memprioritaskan penerima yang paling membutuhkan, memastikan standar keamanan dan gizi diterapkan di semua wilayah, membuka informasi anggaran dan kinerja, serta memperkuat evaluasi independen. Perluasan layanan sebaiknya mengikuti kesiapan pelaksana dan hasil evaluasi, bukan hanya target administratif. Jika kebijakan ini dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab, MBG dapat menjadi dukungan nyata bagi kesehatan anak dan keluarga. Sebaliknya, jika keberhasilan hanya diukur dari banyaknya porsi yang dibagikan, tujuan besar program berisiko tidak tercapai secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Gizi Nasional. (17 September 2026). “Program MBG Serap Anggaran 63,89 Persen Per September 2026.”https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “APBN KiTa Edisi September 2026. https://www.kemenkeu.go.id/APBNKitaSeptember2026
Kementerian Koordinator Bidang Pangan. (29 Juli 2026). “Kemenko Pangan Perkuat Tata Kelola Program MBG, Refocusing Penerima Manfaat dan Penataan SPPG Jadi Prioritas. https://kemenkopangan.go.id/detail-artikel/kemenko-pangan-perkuat-tata-kelola-program-mbg-refocusingpenerima-manfaat-dan-penataan-sppg-jadi-prioritas
Badan Gizi Nasional. “Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) BGN.” https://www.bgn.go.id/juknis
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. (9 September 2026). “Mengawal Amanah dari Meja Makan: Ikhtiar BPPK dan BGN dalam Menegakkan Akuntabilitas Makan Bergizi Gratis.” https://www.bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/artikel/mengawal-amanah-darimeja-makan-ikhtiar-bppk-dan-bgn-dalam-menegakkan-akuntabilitas-makan-bergizi-gratis-605926
