Sekretaris Daerah Batanghari Pimpin Apel Peringatan Hari Kebangiktan Nasional Ke-116 Hj. Nuraini Zubir Selaku Istri Wakil Bupati Batanghari Menghadiri Puncak Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Jambi Ke-146 Tahun 2024 Menghadiri Pembukaan MTQ Ke-28 Tingkat Kecamatan Batin XXIV, Bupati MFA:  Batang Hari Harus Bebas Dari Buta Aksara Al Qur’an Gagal Maju Melalui Jalur Independen, Pasangan Indra-Fauzi Mendatangi Kantor DPC PKB Batanghari RUU Penyiaran Dinilai Bungkam Kebebasan Pers, IWO Kritik Pembentuk Undang-Undang

Home / Batanghari / Daerah / Uncategorized

Senin, 12 Juni 2023 - 22:35 WIB

Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin : Beberapa Catatan Dari BPK  Ini Wajib Hukumnya Untuk Ditindaklanjuti

Lintasjambi.co.id.Batanghari.-  Pemerintah Kabupaten Batanghari berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari ingatkan Pemerintah Kabupaten untuk serius menindaklanjuti temuan BPK, Senin (12/06/2023).

Sebab dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 lalu, terdapat beberapa item kegiatan Pemkab Batang Hari yang menjadi catatan atau temuan hingga menuai sorotan dari anggota DPRD Batang Hari. Bahkan hasil audit dari LHP BPK tersebut, menuai sorotan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin. Menurutnya, beberapa catatan yang di rekomendasikan oleh BPK, wajib di tindaklanjuti. “Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendapat Opini WTP. Namun memang seperti biasa, kita kan ada beberapa catatan dari BPK dan ini wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

BACA JUGA  Warga Desa Pulau Kayu Aro gempar, penemuan Mayat Mengambang di Sei Batanghari

“Pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Legislatif  perlu membahas beberapa catatan tersebut secara serius. “Nah beberapa item ini nantinya perlu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).

BACA JUGA  Api Obor Berkobar, Malam Tahun Baru Islam di Desa Bajubang Laut Meriah

Untuk terus memantau hal ini berjalan sesuai perundang-undangan, beberapa dari catatan dari hasil audit BPK tersebut yakni termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah. “Beberapa kegiatan pinjaman daerah yang kurang volume. Kemudian ada beberapa masalah BPJS, yang potongan BPJS itu terhadap Pegawai,” Ungkap Anita Yasmin

Tak hanya itu, persoalan Honorarium dan juga Aset Milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK RI Perwakilan Jambi itu. “Ada yang tidak bergerak ya. Ada beberapa aset tanah Pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,”ungkap Anita Yasmin. (Red**)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Bawaslu Kabupaten Batanghari Lakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 

Batanghari

Laksanakan Rakor Karhutla, Asisten I M. Rifa’i :  Data BPBD Kabupaten Batanghari Mencatat 161 Hot Spot

Batanghari

Kisruh PT. LIS, Kabag SDA Lihayati : Kita Akan Segera Turunkan Tim

Batanghari

Wakil Bupati Batanghari Hadiri Rapat Paripurna Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2023

Batanghari

Sekwan DPRD Batanghari M. ALI. AB Ikuti Upacara Gabungan “Petugas Upacaranya Hari Ini Bagian Setwan”

Daerah

Pimred Newslan Dikeroyok Oleh Sekelompok Pelangsir BBM Di SPBU 24.373.69 Limbur Tembesi Batin VIII

Daerah

Kanit Binmas Polsek Muara Siau Polres Merangin Berikan Pembinaan dan Penyuluhan Di SMA Negeri 10 Merangin

Batanghari

Bupati Batanghari MFA Serahkan 41 Unit Kendaraan Dinas PPL Dan PHL-PP