Ketua DPRD Anita Yasmin, SE Pimpin Rapat Paripurna Dalam Rangka HUT Ke-75 Kabupaten Batanghari Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna, Dalam Rangka HUT Ke-75 Kabupaten Batanghari 75 Tahun Batanghari, Wajah Kota Berubah, Pembangunan Merata, Pertumbuhan Ekonomi Naik Dan Kemiskinan Menurun Care Free Day Dan Senam Poco-Poco Ceria Sebanyak 5000 Peserta, Batanghari Berhasil Memecahkan Rekor MURI Bupati MFA Membuka Rakor Fasilitator Operator Dan Pendamping Sosial PKH Kabupaten Batanghari 2023

Home / Batanghari / Daerah / Hukrim

Kamis, 6 April 2023 - 20:07 WIB

Klaim Lahan Ahli Waris Prabu Di Desa Kuap Kecamatan Pemayung Menuai Protes Keras Dari Masyarakat

Lintasjambi.co.id.Pemayung.-  Terkait sengketa lahan yang akhir – akhir ini santer terdengar dikalangan masyarakat pemayung  nampaknya mulai meruncing.

Bagaimana tidak pasalnya terkait lahan yang diklaim keturunan prabu yang diduga sebanyak 37000 Ha dan turunnya 3 alat berat yang menggarap lahan  yang bertempat didesa Kaos, Olak Rambahan dan Kuap ini dinilai masyarakat tidak berdasar, terutama masyarakat Desa Kuap dan Kepala Desa Kuap yang keras bereaksi dan tidak mengakui terkait masuknya sekitar 300 Ha lahan APL garapan milik yang telah lama mereka kuasai dan lengkap secara administrasi ini juga masuk dalam klaim keturunan prabu.

Dikarenakan hal ini masyarakat yang terkait dalam sengketa lahan ini melaporkan kepada Camat Kecamatan Pemayung  dan pada selasa 04/04/2023, sekitar pukul 09.00 WIB diadakan rapat mediasi dikantor camat pemayung tepatnya diruang aula yang dihadiri oleh camat, babinsa, babinkamtibmas, kepala kesbangpol Batanghari, para awak media  para toko masyarakat, pihak dari prabu dan juga masyarakat yang memiliki tanah dilokasi yang disengketakan.

BACA JUGA  Asisten II Setda, Wakili Bupati Batanghari Hadiri Penyerahan Bantuan Baznas Tahun 2023

Dalam rapat ini terjadi adu argumen yang sangat alot antara kedua kubu dan hampir terjadi keributan yang berhasil diredam oleh babinsa dan babinkamtibmas pemayung.

Dalam rapat ini masyarakat menanyakan dasar-dasar klaim lahan yang diakui oleh prabu adalah milik mereka sebanyak 37000 Ha yang dinilai masyarakat tidak bedasar dan terkesan dipaksakan dan dalam proses penggarapannya yang menggunakan 3 alat berat ini pihak dari prabu dinilai agak arogan dan diskriminatif sehingga mengabaikan hak – hak masyarakat setempat terutama masyarakat desa kuap yang lahannya termasuk dalam klaim prabu tersebut

BACA JUGA  Mewakili Bupati, Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar Terima Penganugrahan Opini Pengawasan

Kades desa kuap mengatakan saya tidak mengakui klaim prabu atas tanah masyarakat desa kuap yang mana tanah ini sudah dikuasai masyarakat saya selama puluhan tahun dan lengkap secara administrasi,” kata kades saat berbincang-bincang santai bersama awak media

,” lanjut kades kuap lahan kami sekitar 300 yang diklaim oleh pihak prabu dan mereka datang kerumah saya sekitar beberapa orang sekitar jam 12 malam meminta saya ikut bertanda tangan karna dipeta yang dibawa ada tanda tangan 2 kades lainnya dan camat namun saya tetap bersikukuh tidak mengakui karna saya memang tidak tahu tentang lahan yang diklaim pihak prabu dan lahan yang diklaim mereka ini adalah milik masyarakat saya dimana tanah ini tempat masyarakat beraktifitas dan menyambung hidup mereka,tegas kades kuap (MM)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Batanghari Hadiri Bulan Penimbangan Balita

Batanghari

Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, SE, Pimpin Langsung Rapat Lintas Komisi

Batanghari

Nur Ulfa Abadiah, Butuh Bantuan Pemkab Batanghari Dan Uluran Tangan Kita Semua

Batanghari

Fino Al-Qodri Siswa SD. 149/I Danau Embat Hampir Menjadi Korban Penculikan Anak

Batanghari

Batanghari, Kabupaten Yang Pertama Menggelar Bimtek LPPD Bersama Ditjen OTDA Kemendagri

Batanghari

MFA Membuka Secara Resmi Lomba Bekarang Dalam Rangka HUT Batanghari ke 74

Daerah

Diduga Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Muara Pangi Tidak Sesuai Dengan RAB

Batanghari

Rendahnya Capaian PAD, Anita Yasmin Meminta Bupati Batanghari  Melakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Kinerja OPD