Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto, S.IK Lantik Kapolsek Muara Bulian Dan Kapolsek Mersam Menyambut Tahun Baru Islam 1446 H/2024, Pemkab Batanghari Laksanakan Zikir Dan Do’a Bersama Wabup H. Bakhtiar Hadiri Pembukaan Festival Batanghari Provinsi Jambi 2024 Bupati MFA Serahkan Sertifikat Tanah Redistribusi Kegiatan Tahun 2013 Untuk Warga Bungku Wabup H. Bakhtiar Bersama Istri Hadiri Acara Puncak Harganas Ke-31 Tahun 2024

Home / Batanghari / Daerah / Hukrim

Kamis, 6 April 2023 - 20:07 WIB

Klaim Lahan Ahli Waris Prabu Di Desa Kuap Kecamatan Pemayung Menuai Protes Keras Dari Masyarakat

Lintasjambi.co.id.Pemayung.-  Terkait sengketa lahan yang akhir – akhir ini santer terdengar dikalangan masyarakat pemayung  nampaknya mulai meruncing.

Bagaimana tidak pasalnya terkait lahan yang diklaim keturunan prabu yang diduga sebanyak 37000 Ha dan turunnya 3 alat berat yang menggarap lahan  yang bertempat didesa Kaos, Olak Rambahan dan Kuap ini dinilai masyarakat tidak berdasar, terutama masyarakat Desa Kuap dan Kepala Desa Kuap yang keras bereaksi dan tidak mengakui terkait masuknya sekitar 300 Ha lahan APL garapan milik yang telah lama mereka kuasai dan lengkap secara administrasi ini juga masuk dalam klaim keturunan prabu.

Dikarenakan hal ini masyarakat yang terkait dalam sengketa lahan ini melaporkan kepada Camat Kecamatan Pemayung  dan pada selasa 04/04/2023, sekitar pukul 09.00 WIB diadakan rapat mediasi dikantor camat pemayung tepatnya diruang aula yang dihadiri oleh camat, babinsa, babinkamtibmas, kepala kesbangpol Batanghari, para awak media  para toko masyarakat, pihak dari prabu dan juga masyarakat yang memiliki tanah dilokasi yang disengketakan.

BACA JUGA  H. Palyatman Terpilih Menjadi Ketua ORARI Lokal Melalui Muslok ke-VIII Tahun 2023

Dalam rapat ini terjadi adu argumen yang sangat alot antara kedua kubu dan hampir terjadi keributan yang berhasil diredam oleh babinsa dan babinkamtibmas pemayung.

Dalam rapat ini masyarakat menanyakan dasar-dasar klaim lahan yang diakui oleh prabu adalah milik mereka sebanyak 37000 Ha yang dinilai masyarakat tidak bedasar dan terkesan dipaksakan dan dalam proses penggarapannya yang menggunakan 3 alat berat ini pihak dari prabu dinilai agak arogan dan diskriminatif sehingga mengabaikan hak – hak masyarakat setempat terutama masyarakat desa kuap yang lahannya termasuk dalam klaim prabu tersebut

BACA JUGA  Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin : Beberapa Catatan Dari BPK  Ini Wajib Hukumnya Untuk Ditindaklanjuti

Kades desa kuap mengatakan saya tidak mengakui klaim prabu atas tanah masyarakat desa kuap yang mana tanah ini sudah dikuasai masyarakat saya selama puluhan tahun dan lengkap secara administrasi,” kata kades saat berbincang-bincang santai bersama awak media

,” lanjut kades kuap lahan kami sekitar 300 yang diklaim oleh pihak prabu dan mereka datang kerumah saya sekitar beberapa orang sekitar jam 12 malam meminta saya ikut bertanda tangan karna dipeta yang dibawa ada tanda tangan 2 kades lainnya dan camat namun saya tetap bersikukuh tidak mengakui karna saya memang tidak tahu tentang lahan yang diklaim pihak prabu dan lahan yang diklaim mereka ini adalah milik masyarakat saya dimana tanah ini tempat masyarakat beraktifitas dan menyambung hidup mereka,tegas kades kuap (MM)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Jalan Raya Rusak, DPRD Memahami Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Bupati

Batanghari

Mewakili Bupati, Asisten 1 Setda Batanghari Membuka Musrenbang RKPD TA. 2025 Kecamatan Muara Tembesi

Batanghari

Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Dampingi Bupati MFA Menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 Dari BPK RI

Batanghari

Diduga Pengelolaan Dana Bos SD. 55/I Tak Transparan, LSM Kompej Akan Adukan Kepala Sekolah Ke APH

Daerah

Asisten 1 Setda Mewakili Bupati Hadiri  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se – Kabupaten Batanghari 

Batanghari

Mengabdi Selama 10 Tahun, Kepala MTS Negeri 3 Batanghari Diganjar Penghargaan Satyalancana Karya Satya Dari Presiden Joko Widodo

Batanghari

Ketua DPRD Anita Yasmin Pimpin Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Terhadap LKPD Kabupaten Batang Hari TA. 2023

Batanghari

Ketua DPRD Batanghari Pimpin Rapat Paripurna Dalam Rangka Nota Pengantar Rancangan Perda Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah