Lintasjambi.co.id.Batanghari.- Wakil Bupati Batang Hari H.Bakhtiar atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan Audiensi dengan Kementrian PPN/Bappenas RI di Jakarta. Selasa 14/04/2024.
Melalui Fidelia Silvana Perencana Ahli Madya Kordinator Wilayah Sumatera II usulan Pemerintah Kabupaten Batang Hari di terima, melalui via zoom meeting direktorat terkait ikut serta menerima audiensi tersebut.
Wabup memaparkan Lokus Prioritas (Lokpri) dari Dinas PPP, Dinas PU, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan bidang terkait. Dinas PPP mengusulkan perioritas komoditas perikanan ikan nila, lele dan gurame serta komoditas pertanian menitik beratkan di sektor padi sawah, padi ladang, buah-buahan, sayuran dan alsintan, untuk di kembangkan demi meningkatkan ketersedian semua komoditi yang akan tersedia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dinas perkebunan dan peternakan konsentrasi terhadap pemanfaatan hutan Masyarakat menjadi lahan produktif, yang dapat di tanami jenis tanaman produksi seperti, karet, kopi, lada, dan tanaman keras yang dapat meningkatkan angka pendapatan bagi petani Kabupaten Batang Hari.
Semua hasil komoditi dan produksi tersebut juga sangat membutuhkan sarana mobilitas yang baik, maka dari itu Dinas PU menitipkan prioritas usulan dengan membangun jalan yang layak dan baik sebagai jalan produksi. Hal ini sangat menunjang bagi distribusi dari pada hasil-hasil produksi tersebut.
Wabup juga menyadari akan tingginya angka abrasi sungai Batanghari, menyiasati pendangkalan sungai akibat abrasi ini, pembangunan turap merupakan salah satu solusinya. Karena beliau berharap Sungai Batanghari akan lestari dengan dasaran sebagai cagar sejarah budaya oleh Unesco, di balik itu semua sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Batang Hari tidak lepas dari peran Sungai Batanghari dari semua itu.
Semoga Audiesi ini akan membawa perubahan nyata demi terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan tingginya angka pendapatan petani serta Masyarakat luas Kabupaten Batang Hari.
Di hadiri Asisten II Setda Batang Hari, Kepala Bapperida, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas PPP, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan beserta jajarannya. (AD)
