Lintasjambi.co.id.Batanghari.- Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Kabupaten Batanghari Jumat siang (7/7/23) berjalan panas, bahkan ada anggota dewan yang emosi sampai gebrak meja.
Situasi itu bermula saat Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin melayangkan pertanyaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Â terkait mekanisme pemotongan TPP ASN sebesar 5 persen yang menjadi temuan BPK RI jambi.
Melihat TAPD dicecar habis-habisan oleh Yasmin, dewan dari fraksi PDI-P, Ibrahim mendadak menggebrak meja dan meminta untuk berbicara. Menurutnya pertanyaan dari Yasmin terlalu menyudutkan TAPD Kabupaten Batanghari.
“Brak….brak…,” bunyi meja dipukul, dengan gelas kopi yang ikut terangkat.
“Saya mau ngomong dulu, izin ketua. Jadi kawan-kawan, sebetulnya tidak ada masalah lagi, Saya pikir sudah selesai ini, ini terlalu berlarut-larut, tadi kan sudah berkali-kali dijelaskan bahwa TAPD sudah meminta maaf atas kesalahan yang dibuat, capek juga Saya dengarnya ini, diskusi ini dari itu ke itu saja, tolong lah kita ini sama-sama merenung, kita ini juga punya salah,” ucap dewan 4 periode itu dengan nada tinggi.
“Sudah?” tanya Waka Ilhamuddin.
“Bentar, tunggu dulu Pak Waka, nanti giliran Pak Waka lagi. Ini terkait tadi, kita buka ini tatib (Tata tertib), brak….brak.. (bunyi meja dipukul kembali) bahwa rapat banggar itu tertutup bukan terbuka, bukan kayak Kita,” kata Ibrahim geram.
Setelah memberikan kesempatan Ibrahim untuk bicara, Anita Yasmin kemudian menghidupkan alat pengeras suara dan giliran menyampaikan argumen.
Yasmin menegaskan, bahwa ia sedang menjalankan tugas DPRD sebagai fungsi pengawasan, apa lagi masalah TPP menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Sedikitpun kita ini bukan mencari salah, tapi saya mau tau tindaklanjut kita dalam menyikapi LHP BPK ini, karena ada ketidaksepahaman pada pertemuan kita yang lalu, kita punya opini sendiri dan BPK punya opini sendiri, nah itu yang mau diluruskan dan nanti akan tertuang dalam rekomendasi DPR,” tegas politisi PAN itu.
Pernyataan Anita Yasmin ini sontak membuat hening ruangan rapat, berulang kali Yasmin megingatkan tanggung jawab dewan sebagai penyambung lidah rakyat
“Kalau memang menganggap pembahasan ini tidak penting lebih baik kita tidak usah melakukan pembahasan, kalau gitu silahkan rekomendasi itu Kita buat-buat saja. Kalau misalnya Kita dengar dari pemerintah daerah yang mengatakan oh ini sudah benar buk, menurut kami inilah yang paling betul, kalau gitu oh siap Pak TAPD Kita setuju dan Kita beri rekomendasi bahwa kita setuju dengan Pemda,” ungkap politisi PAN ini.
” Kita tidak mencari-cari salah kok, bukan tugas kita mencari salah,” sambungnya dengan tangan bergetar.
Wanita yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD termuda se-Indonesia itu bahkan tak mempersoalkan jika H Ibrahim enggan melanjutkan pembahasan.
“ Kalau Pak Ibrahim sudah lelah dengan pembahasan ini tidak apa-apa juga tidak melanjutkan, tapi saya pengen tau. Kalau masalah TPP ini kenapa di ulang-ulang? Pak kabag hukum baru datang, wartawan juga datang, kalau memang tidak mau lagi membahas ini biarlah saya sendiri yang melanjutkan, sampai saya puas,” tutup Yasmin kesal. (Jnk/Red**)
