Lintasjambi.co.id.Batang Hari.-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari Rahmat Hasrofi, SE didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Pimpin rapat paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Paripurna berlangsung di Ruang Pola Gedung DPRD Batang Hari, Selasa (14/07/2026)
Sinergitas antara eksekutif dan legislatif kembali terlihat dalam pembahasan perencanaan anggaran daerah. Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief bersama Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari
Turut hadir, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua TP PKK Batang Hari, Ketua GOW, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Mhd. Fadhil Arief menyampaikan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2027 disusun berdasarkan visi misi daerah, program prioritas, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya.
Fokus utama dalam penyusunan anggaran tahun 2027 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan berupaya maksimal melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak daerah.
“Optimalisasi pendapatan akan kita dorong melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, serta pajak-pajak daerah lainnya sesuai potensi yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari. Dengan begitu target dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2027 dapat tercapai dan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Fadhil.
Lebih lanjut, Bupati berharap pembahasan Rancangan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berjalan konstruktif. Sehingga APBD 2027 nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi mengatakan, DPRD akan segera membentuk Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan lebih mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap dokumen KUA-PPAS ini menjadi acuan yang realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. DPRD siap membahas secara detail agar APBD 2027 tepat sasaran,” ujarnya. (DA)
