Dalam diskusinya bersama awak media, dirinya berharap kunker yang dilakukan Dewan nantinya mampu membuat semacam rekomendasi kepada kepala daerah untuk dijadikan dasar atau motivasi mengurai persoalan. “Kita ini punya wakil rakyat yang nongkrong dan melintas di jalan nasional yang dilintasi Armada Batu Bara, Jangan sampai pula, seolah-olah pihak legislatif tiarap dan turut menjadi penonton dalam masalah ini, mirisnya seolah-olah menjadi korban kemacetan tanpa melakukan tindakan yang kongkrit”. Sesal Lelaki yang akrab disapa Okta ini.
Dirinya mewanti-wanti ke pihak Dewan agar kunker tersebut harus mampu menghasilkan output yang nyata serta direkomendasikan kepada pihak eksekutif untuk menyelesaikan persoalan kemacetan. “Saya kira ini langkah baik, jika mampu dilakukan oleh pihak legislatif, Ketimbang melakukan kunker yang kurang efektif juga tidak menghasilkan rekomendasi yang jelas untuk kebaikan dan masyarakat”. Tuturnya.
Tidak hanya sebatas itu, menurutnya, jika Rekomendasi Dewan tidak di Indahkan oleh eksekutif, maka para dewan punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap kepala Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika tidak digubris oleh pihak eksekutif, DPR berhak dong panggil Kepala Daerah, untuk melakukan monitoring dan klarifikasi, Kalau DPRD semua tingkatan mendesak, inshaAllah akan ada solusi terbaik, biar Dewan ini nampak kerjanya”. Jelasnya sambil tertawa. (DA)
Halaman : 1 2
