Lintasjambi.co.id.Muara Bulian.- Konflik agraria 30 tahun antara masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Sialang Pungguk, Desa Muara Singoan, dengan PT Indo Kebun Unggul kembali disikapi. Tim Terpadu Penanganan Konflik Agraria bersama DPRD Batang Hari turun langsung ke lokasi sengketa. Senin, (08/06/2026)
Tim melakukan pengecekan lapangan dan pengambilan titik koordinat lahan seluas 186 hektar yang diklaim warga sebagai tanah ulayat warisan leluhur SAD Sialang Pungguk, Kecamatan Muara Bulian.
Kunjungan ini melibatkan BPN, Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Kepolisian, unsur Pemkab Batang Hari, serta perwakilan PT IKU.
Tim Terpadu langsung turun ke titik-titik yang dipersengketakan. Koordinat lahan diambil untuk memetakan klaim warga dan perusahaan.
Masyarakat Sialang Pungguk menaruh harapan besar. Mereka tak ingin proses ini berhenti di rapat, berita acara, dan janji yang sudah puluhan tahun mereka dengar tanpa hasil nyata.
Warga menegaskan punya bukti penguasaan lahan sejak 1985. Dalam dokumen kronologi yang mereka simpan, kawasan itu sudah lama dihuni dan dikelola SAD. Ada kebun, pemukiman, hingga kuburan leluhur.
Namun sejak PT IKU masuk dan membuka lahan tahun 1996, akses warga ke tanah ulayat terputus. Konflik pun tak pernah selesai.
Warga juga mengungkap luka lama: perusakan tanaman produktif, dugaan pembongkaran kuburan leluhur, hingga pembakaran rumah warga yang membuat dokumen penting ikut hangus.
“Pengambilan titik koordinat ini kami harap jadi langkah awal penyelesaian konkret, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujar salah seorang warga.
Di lokasi, suasana sempat memanas. Sejumlah warga menirukan ucapan Kepala Desa Muara Singoan yang mempertanyakan kehadiran warga ke lokasi.
“Kades bilang, ‘Ini kok banyak orang luar, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab ya’,” kata warga menirukan.
Padahal, menurut warga, yang hadir mayoritas masyarakat Dusun Sialang Pungguk sendiri yang terdampak langsung.
“Masyarakat kami sendiri malah dianggap orang luar. Ini yang bikin kami kecewa,” timpal warga lain.
Mereka mengaku selama ini sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan soal konflik agraria ini.
DPRD Batang Hari yang hadir diwakili Komisi II: Yogi, Mawardi, Pathoni, dan Haji Hendro. Mereka memastikan hasil pengecekan ini akan ditindaklanjuti.
“Komisi II akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Konflik ini sudah 1996, 30 tahun. DPRD punya tanggung jawab mengawal aspirasi dan dorong rekomendasi penyelesaian yang adil,” tegas salah satu anggota DPRD.
Pernyataan itu disambut positif warga SAD yang selama ini merasa perjuangan mereka sering mentok tanpa kepastian.
Warga berharap Timdu dan DPRD tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut lagi. Mereka minta kepastian hukum segera dihadirkan atas tanah ulayat warisan leluhur. (DA)
