Gerak Cepat Polsek Bathin II Pelayang, Tangkap Pelaku Begal Bupati MFA Direncanakan Akan Sholat Idul Adha Dimasjid Rahmatullah Hutan Lindung Menghadapi Lebaran Idul Adha, Pemkab Batanghari Pantau Kestabilan Harga Barang Dipasar Keramat Tinggi Polsek Mersam Ungkap Kasus Pembobolan Rumah Di Desa Sengkati Baru Bupati Batanghari Beserta 144 Pejabat Di Tes Urine, Ketua BNNK : Hasil Nya Negatif Semua

Home / Batanghari / Daerah

Minggu, 30 April 2023 - 21:50 WIB

Aminudin Anggota DPRD Batanghari Mengapresiasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Lintasjambi.co.id.Batanghari.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Batang Hari kembali menggelar rapat paripurna,  dalam rangka membahas penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2022, Kamis (27/04/2023).

Rapat Paripurna  dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, paripurna berlangsung di Ruang Pola Kantor DPRD Batang Hari, dihadiri Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kades, BPD serta perwakilan organisasi dalam Kabupaten Batang Hari.

Pada agenda tersebut, DPRD kabupaten Batang Hari menyampaikan beberapa catatan terkait dengan LKPJ Bupati Batang Hari pada Tahun Anggaran 2022. Salah satunya Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Aminudin, dimana dirinya mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini Perumda Tirta Dharma Batang Hari yang pada tahun 2022 telah memasang 1.000 sambungan kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA  Bupati MFA Kembali Lantik 83 Orang Pejabat Dilingkungan Pemkab Batanghari

“Atas keberhasilan ini, dana penyerta modal pemerintah kabupaten Batang Hari senilai tiga miliar rupiah yang diberikan kepada Perumda Tirta sudah di transfer kembali oleh Kementerian Keuangan ke kas umum daerah kabupaten Batang Hari,” kata politisi Gerindra Batang Hari ini.

Sementara itu, Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif mengatakan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Batang Hari yang disampaikan dalam rapat tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atas saran maupun masukan yang diberikan.

“Alhamdulillah, kawan-kawan DPRD punya paradigma yang sama dengan kita. Urusan terhadap pembangunan yang menyentuh masyarakat tinggal kita perintahkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti,” katanya.

BACA JUGA  Akhirnya Jasad Azam, Bocah Yang Jatuh Ke Sungai Ditemukan

Bupati Fadhil juga menyebutkan, terkait dengan sambungan air bersih kepada rumah masyarakat berpenghasilan rendah direncanakan tahun ini akan kembali ditambah. Sebab tahun ini direncakan 3.000 sambungan.

Sementara itu,  saat ini pihaknya juga sudah meminta Perumda Tirta Dharma Batang Hari untuk mengutamakan daerah Kecamatan Bajubang. Dimana di Kecamatan Bajubang, masih kesulitan air bersih.

“Ada PR kita di Kecamatan Bajubang yang belum bisa teraliri air bersih. Dimana kalau kemarau warga kita kesulitan, tapi memang biayanya cukup mahal. Jadi Pemerintah kini tengah berupaya koordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana jaringan PDAM induk Sungai Batang Hari bisa di dorong ke Kecamatan tersebut,” ungkapnya. (Dw/Red)

 

Share :

Baca Juga

Batanghari

Bupati MFA Adakan Halal Bihalal dan Silaturahmi Bersama Lembaga Adat Serentak Bak Regam Batanghari

Batanghari

Hadiri Wisuda Mahasiswa IAI Nusantara Batanghari Ke- XXIII, Bupati MFA : Gelar Sarjana Merupakan Masyarakat Yang Terdidik.

Batanghari

Bupati Batanghari Didampingi Kapolres, Meninjau Kesiapan Logistik Bantuan Banjir

Daerah

Akses Jalan Desa Baru Sakai Ke Desa Sekancing Ilir Rusak Parah, Perlu Perhatian Pemkab Merangin

Batanghari

Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, SE, Pimpin Langsung Rapat Lintas Komisi

Batanghari

Indomaret dan Sari Husada  Memberikan Bantuan CSR Ke SD. 13/I Muara Bulian,  Pemda Mengucapkan Terima Kasih

Batanghari

Ilhamuddin. S.Pd.I Waka DPRD, Pimpin Rapat Paripurna Pemandangan Umum 9 Fraksi DPRD Batanghari Terhadap Nota Pengantar LKPD

Batanghari

Kejari Batanghari Ikuti Zoom Meeting, Tindak Lanjut Himbauan Jaksa Agung Dalam Penanganan Laporan Penggunaan Dana Desa