Jaksa Agung: Nota Kesepahaman Menjadi Perwujudan Dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Avatar

- Redaksi

Rabu, 25 Januari 2023 - 22:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lintasjambi.co.id.Jakarta.- Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir dan memberikan  sambutan dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertempat di Hotel Borobudur, Rabu 25/01/2023.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, para Forkopimda, serta para Inspektur di kementerian/lembaga, inspektorat daerah provinsi, kabupaten/kota

Jaksa Agung menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara kementerian/lembaga yang ada, dengan dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling memperkuat, saling mengisi dan saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat demi terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Esensi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan yang baru saja ditandatangani, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menuturkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan besarnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan langkah yang paling tepat untuk semakin menegaskan kesamaan tekad dan semangat dalam hal pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ujar Jaksa Agung.

 

Di samping itu, Jaksa Agung mengatakan Nota Kesepahaman ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan agar dalam penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Implementasi asas ini sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur dalam mencari kebenaran dan keadilan suatu perkara.

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung memberikan arahan sebagai berikut:
1. Tingkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercipta kesamaan pandangan dalam menentukan mekanisme penyelesaiannya.

2. Perhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana sebagai ultimum remidium.
Dalam menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu ditentukan batasan waktu yang jelas berapa lama batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan penyelesaian laporan atau aduan, pemeriksaan investigatif, hingga diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika hasil audit terdapat kerugian keuangan negara.
Batasan waktu ini perlu diperhatikan, karena hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk dalam Keputusan TUN, sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batasan waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam Nota Kesepahaman tentunya dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangannya masing-masing.

3. Lakukan monitoring dan pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik guna meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian negara.

4. Jika kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan dan merupakan kesalahan administrasi, bukan karena keinginan pejabat birokrasi, maka kita ambil sikap diskresi sepanjang kepentingan umum terlayani, tidak menguntungkan diri sendiri, dan tujuan kegiatan/ program tercapai. Hal ini harus kita jadikan acuan bahwa keputusan penegakan hukum adalah benteng terakhir ketika pola pembinaan dan pengawsan telah dilaksanakan.

Jaksa Agung atas nama pimpinan institusi Kejaksaan menyambut baik kegiatan pada hari ini yang menggambarkan betapa besar kesungguhan, semangat, dan keinginan kita semua untuk mau dan mampu bekerja sama, berinteraksi dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. (DA)

Berita Terkait

Polres Batang Hari Gelar Operasi Zebra Siginjai 2026, Sasar Pelanggar Lalu Lintas Selama 14 Hari
Ratusan Pekerja PT. BSU Geruduk PN Muara Bulian, Minta Eksekusi Lahan Ditunda Demi Nasib Keluarga
Kejari Batang Hari Memusnakan Sebanyak 404 Barang Bukti, Ada 14,78 Gram Sabu Dan 21,84 Gram Ekstasi
Luar Biasa…! SAD Batang Hari Serahkan 20 Pucuk Senjata Api Rakitan Kecepek Ke Polres Batang Hari
Terungkap…! Kades Lopak Aur Korupsi Dana Desa Rp. 542 Juta, Kios UMKM Mangkrak, Sapi Mati
Hari Santri Nasional 2026, Ribuan Santri Padati Ponpes Irsyadul Ibad, Bupati Fadhil Ajak Santri Jadi Pemimpin Di Masa Depan 
Kejari Batang Hari Tetapkan Direktur CV Celsi Yance Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi Rp. 2,66 Miliar
Warga Mersam Klaim Tanah Perkebunan PT IAA/ICA Masuk Ke Kelompok Tani Mersam Jaya

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 10:11 WIB

Wakil Bupati H. Bakhtiar. SP Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Siginjai 2026

Senin, 16 November 2026 - 10:01 WIB

Polres Batang Hari Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Siginjai 2026

Senin, 16 November 2026 - 08:54 WIB

Polres Batang Hari Gelar Operasi Zebra Siginjai 2026, Sasar Pelanggar Lalu Lintas Selama 14 Hari

Sabtu, 14 November 2026 - 21:42 WIB

Wabup H. Bakhtiar Hadiri Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi, Bahas Evaluasi 2026 Dan Rencana 2027-2028

Sabtu, 14 November 2026 - 21:35 WIB

Meriahkan HUT Ke-78 Batang Hari, Pemkab Gelar Lomba PHBS Antar OPD Dan Kecamatan

Sabtu, 14 November 2026 - 21:24 WIB

Jumling Di Hutan Lindung, Kapolres Batang Hari Ajak Warga Perangi Narkoba Dan Geng Motor

Jumat, 13 November 2026 - 13:23 WIB

Polres Batang Hari Turun Ke Masjid, Kurve Bareng Warga Dan Bagikan Sembako

Kamis, 12 November 2026 - 13:40 WIB

Persibri Batang Hari U-13 Siap Berlaga Di Ajang ASEAN Youth Sentra International Championship 2026

Berita Terbaru