Lintasjambi.co.id.Batang Hari.- Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Batang Hari, berakhir ricuh. Alih-alih jadi ruang solusi, forum di Ruang Banggar itu justru memicu kekecewaan warga Desa Sungai Buluh. TIM Pengawasan dan Pengendalian (TIMDU) yang dibentuk Pemkab dituding berpihak ke PT Jambi Distribusindo Raya (JDR) dan mematahkan semua laporan warga. Selasa, 02/06/ 2026,
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Muhammad Firdaus, S.E. Hadir pimpinan PT JDR Ihsan, DC Bulian pimpinan Pedrik, Anggota Komisi II DPRD, Ketua PLK SP JBMJ Desa Sungai Buluh, Aliansi Masyarakat, serta perwakilan HMI dan GMNI. Pak RT Imam dan Tuo Tengganai juga ikut hadir.
Kecurigaan warga terbukti di forum. TIMDU menyatakan seluruh operasional PT JDR berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, semua dugaan pelanggaran yang disampaikan warga disebut tidak berdasar. Pernyataan itu diakui terbuka di rapat.
“Kami kecewa. TIMDU yang kami harap beri solusi malah menuding kami salah dan tidak tahu arah. Kami masyarakat kecil, tapi tahu hak kami. Pemerintah harusnya menengahi, tapi di forum DPR justru seperti juru bicara perusahaan. Semua kegiatan disebut benar, sementara dugaan kami dianggap mentah,” ujar perwakilan warga dengan nada tinggi.
Warga membeberkan dua persoalan utama: pemotongan gaji tanpa dasar dan praktik intimidasi. Gaji pokok kecil, tapi potongannya mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tanpa alasan jelas. Ada juga tekanan psikologis, ancaman, hingga PHK sepihak. Sejumlah karyawan yang baru masuk kerja langsung dipecat tanpa kejelasan.
“Bagaimana kami hidup nyaman? Anak-anak kami kerja keras tapi haknya dirampas. Berani bersuara, ancamannya pemecatan. Ini penindasan, bukan tempat bekerja,” tegas perwakilan Aliansi Masyarakat.
Ketegangan memuncak saat Anggota DPRD Fraksi PPP Amin Hudori angkat bicara. Ia menilai TIMDU yang dibentuk era Zumairi tidak berpihak ke rakyat.
“RDP ini tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Kami dari DPRD harus turun cek langsung ke lokasi. TIMDU dibentuk sepihak. Mereka tidak berpihak ke masyarakat, malah jadi juru bicara perusahaan. Ini harus diluruskan,” kata Amin Hudori.
Merespons itu, pimpinan rapat Muhammad Firdaus menunda pembahasan. RDP lanjutan akan digelar setelah dewan melakukan peninjauan langsung ke operasional PT. JDR. Jadwal pertemuan ulang segera disusun.
Warga Sungai Buluh menegaskan tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Mereka meminta Bupati menindak jajaran yang tidak beres.
“Kami pesan ke Bapak Bupati: jika jajarannya tak beres, tolong ditindak. Kalau dibiarkan, hancur kami. Adik-adik kami kehilangan hak, abang-abang kami tidak bisa kerja karena sistem tak sesuai aturan,” seru warga.
“Kami hanya minta satu: kembalikan hak kami dan tunjukkan bagaimana perusahaan yang benar itu seharusnya berjalan. Perusahaan boleh untung, itu wajar. Tapi kalau caranya menindas rakyat, kami siap menentangnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT JDR dan TIMDU belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan potong gaji dan intimidasi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak. (DA)
